Politik

  Soal Dugaan Mahar Senin Bawaslu Kembali Panggil Andi Arief Wasekjen Demokrat Andi Arief kembali tidak memenuhi panggilan Bawaslu sebagai saksi dugaan mahar Rp 1 triliun. Bawaslu berharap Andi memenuhi panggilan Senin pekan depan.  "Kalau tidak salah sudah tiga kali (pemanggilan), tapi kita hormati. Mudah-mudahan nggak menunda lagi," ujar Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor Bawaslu. Abhan mengatakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa. Sebab, pemanggilan ini hanya untuk pengembangan bukti laporan. "Kami tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa karena ini bukan proses penyidikan pro-Yustisia tapi proses untuk pengembangan bukti-bukti yang lebih lanjut. Harapan kami bisa hadir dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya," kata Abhan. Abhan mengatakan nantinya Bawaslu akan melihat bukti yang disampaikan Andi. Hal ini untuk mempertimbangkan pemanggilan Sandiaga Uno. Tour Murah "Kita lihat nanti se

Ketika SKCK Prabowo Dipersoalkan ke Mabes Polri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mempersoalkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik calon presiden Prabowo Subianto yang sempat beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Tour Murah SKCK yang dikeluarkan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri itu disebut-sebut sebagai salah satu syarat Prabowo maju di Pilpres 2019. Koordinator TPDI Petrus Salestinus menduga, SKCK Prabowo bersumber dari keterangan palsu atau dipalsukan. Dugaan tersebut berdasar pada fakta peristiwa yang telah diketahui secara umum bahwa Prabowo pernah diperiksa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena diduga melakukan penculikan dan penghilangan kemerdekaan para aktivis mahasiswa. Dalam keputusan DKP Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998, merekomendasikan Prabowo untuk diberhentikan dari dinas militer karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, etika, dan disiplin yang merugi